Kementerian Pertanian dan UNDP Dukung Amanah Menjadi Pekebun Swadaya Pertama Tersertifikasi ISPO

APRIL 13,2017

Tiga ratus sembilan belas (319) pekebun kelapa sawit swadaya yang tergabung dalam Asosiasi Amanah di kabupaten Pelalawan, Riau, mencetak sejarah sebagai kelompok pekebun swadaya pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).  Para pekebun ini berhasil memenuhi seluruh syarat dan kriteria yang diwajibkan oleh ISPO setelah menjalani proses pelatihan dan pendampingan yang difasilitasi oleh Sustainable Palm Oil Initiative (SPOI) yang merupakan kerjasama United Nations for Development Programme (UNDP) dengan Kementerian Pertanian.

ISPO merupakan sistem sertifikasi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan industri kelapa sawit Indonesia yang lebih berkelanjutan dan mendukung komitmen Presiden RI untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan memastikan diterapkannya peraturan perundang-undangan terkait perkebunan kelapa sawit.

Saat ini bagi para pekebun swadaya, sertifikasi ISPO masih bersifat sukarela tetapi ke depan dalam rangka penguatan ISPO yang saat ini Peraturan Presiden-nya sedang disiapkan, maka bagi semua pekebun sawit akan diwajibkan bersertifikat ISPO. Hal ini juga dalam rangka mendorong keberterimaan sertifikat ISPO di pasar internasional. Pengetahuan tentang praktek budidaya yang baik dan benar juga akan membantu dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil kebun mereka. Hal ini diharapkan akan meningkatkan pendapatan pekebun secara keseluruhan, dan mencegah deforestasi dan kerusakan lingkungan dari perluasan lahan ataupun praktek perkebunan yang tidak lestari. 

Menanggapi keberhasilan ini, Christophe Bahuet, UNDP Indonesia Country Director mengatakan, “Selamat kepada para pekebun Asosiasi Amanah. Sertifikasi kelompok pekebun swadaya pertama ini merupakan hasil dari kerjasama yang baik oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan para pekebun. Kami sangat bersemangat untuk mendukung proses sertifikasi untuk ribuan pekebun swadaya di tahun-tahun ke depan, yang akhirnya akan berkontribusi pada keberlanjutan rantai pasok kelapa sawit secara keseluruhan.”

Tidak hanya pelatihan dan pendampingan, UNDP melalui SPOI juga membantu para pekebun ini untuk memenuhi persyaratan mengenai legalitas lahan. Salah satu halangan terbesar dalam proses sertifikasi ini adalah sebagian besar pekebun di Indonesia belum memiliki Surat Tanda Budidaya (STD-B) yang merupakan salah satu persyaratan ISPO, termasuk para pekebun yang tergabung dalam Asosiasi Amanah. Namun setelah serangkaian pertemuan dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah Pelalawan, dan kerjasama yang sangat baik dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan, para pekebun ini berhasil mendapatkan STDB mereka.

“Ini merupakan pencapaian yang sangat baik dan menunjukkan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mencapai industri kelapa sawit yang lebih baik dan lestari. Komitmen kita adalah pada tahun  2020 setidaknya 70% produk kelapa sawit Indonesia sudah bersertifikat ISPO, dan hal ini hanya bisa dicapai jika semua pihak terkait bekerja bersama-sama untuk satu tujuan.” Ujar Ir. Dedi Djuanedi, M.Sc, Direktur Pengolahan dan Pemasaran DitJen Perkebunan, Kementerian Pertanian yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi ISPO.

Inisiatif pelatihan dan pendampingan ini merupakan proyek pilot, dan hasil yang didapatkan diharapkan dapat membantu membentuk cetak biru untuk cara terbaik pengembangan sertifikasi ISPO di seluruh sentra sawit di Indonesia, dan mendorong pihak-pihak lain untuk ikut bergerak bersama membantu para pekebun kelapa sawit Indonesia.

Ketua Asosiasi Amanah, H Narno menyatakan “Melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan ini, saya dan teman-teman sesama pekebun swadaya belajar banyak mengenai praktek budidaya yang baik, dan pentingnya menjaga lingkungan karena ini tidak hanya tentang kita, tapi juga untuk  kepentingan anak cucu kita.”

 

ispo amanah

Foto: H Narno (ujung kanan) mewakili Amanah dalam menerima sertifikat ISPO dari Direktur Jenderal Perkebunan, Pak Bambang, MM